Indonesia Layak Anak untuk Generasi Penerus Bangsa

Tanggal 23 Juli tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anak Nasional di Indonesia. Hari raya ini tidak serentak diperingati pada tanggal yang sama di seluruh dunia. Untuk negara-negara lain, Hari Anak Internasional diperingati setiap tanggal 1 Juni, sedangkan Hari Anak Universal diperingati setiap tanggal 20 November. Untuk tahun 2013, tema yang diusung pada Hari Anak Nasional  adalah ‘Indonesia Yang Ramah Dan Peduli Anak Dimulai Dari Pengasuhan Dalam Keluarga. Salah satu slogan yang diusung kali ini adalah “Bersama kita wujudkan Indonesia Layak Anak”.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk mewujudkan Indonesia layak anak, dimulai dengan konsep kota layak anak sebagai upaya mengamini hasil konvensi hak anak yang ditetapkan pada tanggal 5 September 1990. Lalu apa saja sih syarat suatu kota sehingga pantas disebut sebagai Kota Layak Anak? Berikut daftarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

 

Penguatan Kelembagaan

Kabupaten atau kota yang ingin menyandang predikat layak anak harus menjamin adanya  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Dengan adanya peraturan tersebut maka diharapkan hak anak yang tinggal di kota tersebut juga akan terpenuhi. Hal ini juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang terlatih sehingga mampu  menerapkan  peraturan yang telah dibuat menjadi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap anak. Pelaku pelaksana undang-undang tersebut tidak harus melulu pemerintah. Usaha perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak juga dapat melibatkan masyarakat umum seperti diadakannya posyandu, sekolah terbuka yang diadakan mandiri oleh kelompok masyarakat tertentu untuk membantu anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah formal, atau pengadaan taman bermain secara swadaya.

Persentase atau besarnya alokasi anggaran  untuk  pemenuhan  hak  anak juga harus memadai, agar suatu kota atau kabupaten dapat dikategorikan layak anak. Jumlah anggaran tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Tetapi ada beberapa pos yang harus terpenuhi anggarannya yaitu untuk pelatihan bagi aparat dan pendamping,  kampanye, sosialisasi, pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitas bermain anak, pembinaan keluarga balita dan remaja, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan tenaga konsultasi, penyediaan dan pemeliharaan panti, anggaran untuk menjamin ketercukupan gizi untuk anak, imunisasi, serta penanggulangan penyakit. Pendidikan juga aspek yang harus didanai secara memadai oleh pemerintah Kota atau Kabupaten seperti untuk pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, serta pengadaan juga pemeliharaan fasilitas rekreasi dan pengembangan kreatifitas anak.

 

Klaster  Hak  Anak

Hak anak yang harus dijamin oleh pemerintah dapat digolongkan menjadi beberapa poin yaitu hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang,  dan  kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Untuk menjadi Kota Layak Anak, hak-hak tersebut harus terpenuhi. Berikut rinciannya.

1. Hak sipil dan kebebasan anak

Setiap anak  berhak teregistrasi  dan  mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. Selain itu, anak juga harus mendapatkan akses untuk berkumpul. Untuk itulah di setiap kota harus ada kelompok  anak atau forum  anak yang dapat mendukung interaksi antar anak.

2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan.

Untuk mendukung hak anak yang satu ini, pemerintah kota atau kabupaten harus menyediakan lembaga  konsultasi  bagi  orang  tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak. Selain itu, penting juga untuk menyediakan lembaga kesejahteraan sosial khusus bagi anak.

3. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan

Terpenuhinya hak kesehatan dan kesejahteraan anak dapat dilihat dari angka kematian bayi, kekurangan gizi pada balita, persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif di wilayah tersebut, jumlah Pojok ASI yang tersedia, persentase terpenuhinya imunisasi dasar lengkap, jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental, jumlah  anak  dari  keluarga  miskin  yang  memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, persentase rumah tangga dengan akses air bersih, serta tersedia kawasan tanpa rokok termasuk dalam hal ini bersihnya kota dari pajangan iklan-iklan rokok.

4. Hak pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang,  dan  kegiatan budaya

Kalau hak dasar anak yang berikut ini, pemenuhannya dapat dilihat dari jumlah anak yang dapat mengikuti pendidikan anak usia dini misalnya PAUD atau TK,  persentase anak yang mendapatkan fasilitas untuk mencapai wajib  belajar  pendidikan dua  belas tahun, serta ketersediaan  sekolah  yang  menunjang aktifitas sekolah anak mulai dari perjalanan menuju sekolah, serta dan menyediakan fasilitas  untuk  kegiatan  kreatif  dan  rekreatif. Sarana kreatif  dan  rekreatif  juga harus tersedia di  luar  sekolah sehingga  yang  dapat  diakses oleh semua anak, misalnya tersedia lapangan olahraga atau taman bermain bagi anak.

5. Hak perlindungan khusus

Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus misalnya perlindungan bagi anak  berhadapan  dengan  hukum. Kasus hukum yang melibatkan anak harus diselesaikan  dengan  pendekatan  keadilan restoratif (restorative justice). Melalui pendekatan ini, anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak diganjar dengan hukuman penjara, namun difokuskan pada pemulihan kondisi anak baik secara fisik maupun psikis. Hukuman yang diberikan dapat diganti dengan mewajibkan pembayaran ganti rugi atau dengan mewajibkan terpidana untuk melakukan kerja sosial.

 

Hak perlindungan khusus bagi anak juga meliputi hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan jika terjadi bencana, termasuk pasca bencana seperti pemulihan traumatik. Anak juga harus terlindung dari pemanfaatan tenaganya untuk melakukan pekerjaan yang tidak layak atau mengganggu hak dasar anak yaitu bermain dan belajar.

Nah, ternyata banyak juga ya tugas pemerintah kota atau kabupaten jika ingin mendapatkan predikat layak anak. Meskipun begitu, satu per satu hak anak tersebut harus diwujudkan sehingga tercapai Indonesia yang layak anak, demi generasi penerus bangsa yang lebih baik.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: